Christen-Democratisch en Vlaams
Kristen Demokrat dan Flandria Christen-Democratisch en Vlaams | |
---|---|
![]() | |
Presiden | Joachim Coens |
Dibentuk | 1968 (CVP) 2001 (CD&V) |
Didahului oleh | Partai Kristen Sosial |
Kantor pusat | Wetstraat 89 1040 Brussels |
Keanggotaan (2018) | ![]() |
Ideologi | Demokrasi Kristen[2][3] |
Posisi politik | Tengah[4] hingga kanan tengah[5][6] |
Afiliasi Eropa | Partai Rakyat Eropa |
Afiliasi internasional | Sentris Demokrat Internasional |
Kelompok Parlemen Eropa | Partai Rakyat Eropa |
Warna | Oranye |
Situs web | |
www.cdenv.be |
Kristen Demokrat dan Flandria (bahasa Belanda: Christen-Democratisch en Vlaams, CD&V) adalah sebuah partai politik demokrat-Kristen Flandria di Belgia. Partai ini memiliki ikatan historis dengan serikat buruh (ACV) dan asosiasi dagang (UNIZO) dan Liga Petani. Hingga tahun 2001, partai tersebut dinamai Partai Rakyat Kristen (Christelijke Volkspartij, CVP).
Ini secara tradisional adalah partai politik terbesar di Flanders, sampai diambil alih oleh Aliansi Flandria Baru (N-VA) pada tahun 2010-an. CD&V berpartisipasi di sebagian besar pemerintah dan umumnya memiliki jumlah walikota terbesar. Sebagian besar Perdana Menteri Belgia dan Menteri-Presiden Flanders adalah politisi CD&V. Herman Van Rompuy, presiden Dewan Eropa dari 2009 hingga 2014, adalah salah satu politisi terkemuka CD&V.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Open VLD heeft de meeste leden en steekt CD&V voorbij". deredactie.be. 30 October 2014.
- ^ Nordsieck, Wolfram (2019). "Flanders/Belgium". Parties and Elections in Europe. Diakses tanggal 2019-05-30.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaAnttiroikoMälkiä2007
- ^ Faiola, Anthony; McAuley, James (22 March 2016). "A quiet morning in Brussels ends in gruesome terrorist attacks". Washington Post. Diakses tanggal 27 April 2019.
- ^ "Momentum grows for Orban expulsion from EPP". EUobserver. 1 March 2019. Diakses tanggal 27 April 2019.
- ^ Robinson, Duncan (8 October 2014). "Belgium finally forms coalition government"
. Financial Times. Diakses tanggal 27 April 2019.